600 Lembar Jawaban UN Bermasalah

Image: corbis.com

BANDUNG – Sebanyak 600 lembar jawaban ujian nasional (LJUN) tingkat SMA/SMK/MA dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dinilai bermasalah. Persoalan ini di antaranya siswa tidak mengisi jawaban pada LJUN asli.

"Ada yang mengerjakan di LJUN fotokopi, bahkan mengisi di kertas HVS. Kasus ini banyak ditemukan di beberapa daerah seperti Tasikmalaya, Indramayu, dan beberapa sekolah di Bandung," ujar Ketua Pemindaian LJUN tingkat SMA/ SMK/MA Munir, kemarin. 

Menurut Munir, untuk penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan. Pertama, petugas mengisi ulang LJUN dengan menggunakan LJUN asli disesuaikan dengan yang dikerjakan peserta UN. Pengisian ulang ini nantinya akan disaksikan Dinas Pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.

"Satu lagi bisa saja LJUN yang bermasalah tadi langsung dikirim ke Jakarta. Tergantung kebijakannya juga nanti, tapi hal itu akan dibicarakan minggu depan, saat ini masih fokus pemindaian LJUN yang tidak bermasalah," jelasnya.

Tahun lalu, selain permasalahan LJUN fotokopi, juga ditemukan perbedaan ketebalan pensil pada LJUN, sehingga tidak terbaca scanner. Dia mengatakan, sekira 1,78 juta LJUN di Jabar dipindai.

Tim Pemindai LJUN menargetkan, proses pemindaian ini selesai dalam enam hari untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta. "Kemarin yang paling awal datang dari Kota Cimahi, sedangkan yang paling akhir datang ke tempat pemindaian dari Kabupaten Bogor," ujar Munir. 

Pemindaian tersebut hanya untuk pemeriksaan, bukan menentukan hasil atau nilai UN siswa. LJUN dari berbagai daerah kemudian dicek, divalidasi, setelah itu di-scan. "Ada 20 alat opscan yang tersedia dengan cadangan lima unit. Untuk membantu semua prosesnya, kami mengerahkan sekira 220 pegawai yang melakukan berbagai tugas di tim pemindaian," ucapnya. 
Munir memaparkan, untuk memindai lebih dari satu juta LJUN tentunya ditemukan banyak kendala. Salah satunya ukuran margin kertas yang berbeda dari ukuran mesin. Selain itu, banyak kesalahan LJUN misalnya salah menulis kode soal. Hal ini akan merugikan saat dilakukan pemeriksaan jawaban.

"Banyak siswa yang kode soalnya salah. Kalau ada surat dari sekolah yang menyatakan kesalahan, bisa diperbaiki. Tapi, kami juga sudah konfirmasi ke lebih dari sepuluh sekolah terkait ini. Pada prinsipnya kami tidak mau siswa dirugikan karena kesalahan tersebut," bebernya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi menginstruksikan agar kepala sekolah (kepsek) di masing-masing sekolah mampu mengawasi anak didiknya pascapelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ajaran 2011/2012 tingkat SMA/MA/SMK.

Instruksi tersebut untuk mengantisipasi aksi coret-coret yang dilakukan siswa. "Kepsek harus lebih ketat lagi mengawasi anak didiknya di masing-masing sekolah yang mereka pimpin. Jangan sampai ada siswa yang melakukan aksi coret-coret pakaian," Karna menuturkan.

Selain aksi coret-coret pascaUN, KArna juga menginstruksikan kepsek agar bisa memastikan anak didiknya tidak melakukan konvoi di jalan raya. (masita ulfah/ adi haryanto/gita pratiwi/ toni kamajaya/inin nastain/koran si)(//rfa)


sumber : http://kampus.okezone.com